PANGKALAN BUN – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kembali menjadi pengingat pentingnya posisi pers dalam sistem demokrasi. Pengusaha Kalimantan Tengah Kuncoro Candra Winata menilai, keberadaan pers yang independen bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu sehat atau tidaknya nalar publik dalam menilai kebijakan dan kekuasaan.
Menurut Kuncoro, di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut menjalankan fungsi verifikasi secara ketat. Ketika ruang redaksi kehilangan jarak dari kepentingan politik dan ekonomi, publik berisiko menerima informasi yang bias dan menyesatkan. Kondisi ini, kata dia, secara perlahan menggerus kualitas demokrasi.
Ia menegaskan, kemerdekaan pers tidak berhenti pada kebebasan memberitakan, tetapi mencakup keberanian bersikap kritis dan independen.
Ketergantungan terhadap iklan dan sponsor, menurut Kuncoro, kerap menjadi celah masuknya kepentingan yang mengaburkan kepentingan publik.
Dari perspektif dunia usaha, Kuncoro menyebut pers yang independen justru menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Pemberitaan yang jujur dan berimbang membangun kepercayaan serta kepastian hukum. “Ekonomi yang kuat lahir dari informasi yang dipercaya publik,” ujarnya, Jumat (6/2).
Kuncoro juga menyinggung realitas kerja jurnalis yang masih dihadapkan pada tekanan ekonomi, ancaman di lapangan, hingga kriminalisasi. Tanpa perlindungan dan kesejahteraan yang memadai, tuntutan profesionalisme pers berpotensi menjadi beban sepihak bagi wartawan.
Pada peringatan Hari Pers Nasional ini, Kuncoro mengajak semua pihak menjadikan HPN sebagai momentum evaluasi bersama. Menurut dia, demokrasi hanya akan berjalan dengan nalar sehat jika pers diberi ruang untuk tetap merdeka, independen, dan berpihak pada kebenaran. (Yus/And)
