PANGKALAN BUN – Kuasa hukum Poltak Silitonga, yang dikenal dengan sebutan “PH Jepang”, kembali menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap ahli waris almarhum Brata
Kategori: Hukum
PH Jepang Minta Kapolri Perintahkan Kapolda Awasi Kasus Sengketa Lahan di Kobar
PANGKALAN BUN – Permintaan tegas disampaikan kuasa hukum ahli waris Brata Ruswanda, yang dikenal dengan sebutan PH Jepang, Poltak Silitonga, terkait penanganan
Sengketa Lahan di Kobar Melebar ke Ranah Pidana, Kuasa Hukum Minta Perhatian Kapolda
PANGKALAN BUN – Sengketa lahan di Jalan Padat Karya Gang Rambutan, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, hingga kini belum
Warga Tak Habis Pikir! Kasus Rp141 M David Wagono Kini Dibayangi Isu Suap Rp15 M
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Warga dibuat tak habis pikir dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp141 miliar yang menjerat pengusaha
Tak Kunjung Ditahan, Tersangka DPRD Bengkayang Diduga Masih Intimidasi Korban
PONTIANAK – Kuasa hukum korban, Poltak Silitonga atau yang dikenal sebagai PH Jepang, mendesak Polda Kalimantan Barat (Kalbar) segera menahan Edi Mustari,
Kemenangan Ahli Waris Brata Ruswanda yang Tertunda, Warga Bingung
PANGKALAN BUN – Putusan pengadilan perdata seharusnya menjadi penanda akhir sebuah sengketa. Dalam perkara lahan warisan almarhum Brata Ruswanda di Jalan Padat
Dari Perdata ke Pidana, Sengketa Lahan Warisan di Pangkalan Bun Picu Tanda Tanya
PANGKALAN BUN – Kemenangan di pengadilan semestinya mengakhiri sengketa. Namun dalam perkara lahan warisan almarhum Brata Ruswanda di Jalan Padat Karya Gang
PH Jepang Minta Presiden Perintahkan Kapolda Kalteng Awasi Penanganan Perkara Sengketa Tanah
PANGKALAN BUN – Kuasa hukum senior yang dikenal dengan sapaan PH Jepang mendatangi Kalimantan Tengah, Senin (23/2), untuk mendampingi keluarga ahli waris
Warga Pasang Spanduk Larangan di Lahan PT AJP, Kades Kerabu: Ini Demi Kepastian dan Hindari Konflik
PANGKALAN BUN – Kepala Desa Kerabu, Sulaiman, akhirnya angkat bicara lantang menyikapi penghentian total aktaya Plantation (AJP) oleh ratusan warga. Ia menegaskan,
Ketika Penertiban Kawasan Hutan Mengusik Keadilan Sosial Warga Kotawaringin Barat
PANGKALAN BUN – Penertiban kawasan hutan oleh negara sejatinya merupakalangkah strategis untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menata pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. Namun,
- 1
- 2
- 3
- 4
- Berikutnya