PANGKALAN BUN – Musyawarah Daerah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi ruang konsolidasi sekaligus penegasan arah perjuangan petani sawit rakyat.
Forum ini menempatkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai agenda utama, seiring semakin menua dan menurunnya produktivitas kebun sawit milik petani kecil di wilayah tersebut.
Musda SPKS Kobar dihadiri Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Suyanto, S.H., M.H., yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan petani sawit rakyat.
Pemerintah daerah, kata dia, berupaya mempermudah akses petani terhadap program-program strategis, khususnya PSR, yang selama ini kerap terhambat persoalan administrasi dan kelembagaan.
Menurut Suyanto, percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) menjadi langkah penting agar petani dapat mengakses PSR, pembiayaan perbankan, serta berbagai program pemberdayaan lainnya.
“Kehadiran SPKS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam pendataan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas petani sawit rakyat,” ujarnya, Jumat (23/1).
Ketua SPKS Kabupaten Kotawaringin Barat, Muhamda Juhaini, menyebut sebagian besar kebun sawit rakyat di daerah ini telah memasuki usia tidak produktif. Rata-rata umur tanaman di atas 20 tahun, sehingga membutuhkan peremajaan menyeluruh.
“Melalui PSR, petani didorong memanfaatkan dana sebesar Rp60 juta per hektare yang disediakan pemerintah untuk memperbarui kebun dan meningkatkan produktivitas,” jelasnya.
Ia menambahkan, PSR tidak hanya berdampak pada kebun petani, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. Proses peremajaan mendorong perputaran ekonomi lokal, mulai dari penyediaan bibit dan pupuk hingga pembukaan lapangan kerja di wilayah pedesaan.
Selain mendorong peremajaan, SPKS Kobar juga menekankan pentingnya pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan.
“Pendampingan dilakukan melalui pelatihan praktik pertanian regeneratif, pemanfaatan pupuk organik, serta penerapan praktik terbaik pengelolaan kebun,” ucap Muhamda.
SPKS menegaskan peningkatan kesejahteraan petani harus dicapai melalui peningkatan produktivitas, bukan perluasan lahan.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, yang turut hadir dalam Musda tersebut, menegaskan bahwa percepatan PSR merupakan agenda strategis secara nasional.
“Selain meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat, program ini mampu memperkuat ekonomi desa dan daerah,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, dan pelaku usaha untuk menyelesaikan persoalan legalitas lahan yang masih dihadapi sebagian petani sawit rakyat. (Yus/And)
